Berita PKS Nasional

Kekuasaan Harus Diawasi, Nasir Djamil PKS Nilai RUU Perampasan Aset Sangat Strategis

Warta Ekonomi, Jakarta – Kekuasaan disebut harus terus diawasi termasuk pada aset-aset yang dimiliki oleh para yang punya kuasa. Hal ini diungkapkan Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil yang mengungkapkan mengatur aset adalah mengatur kekuasaan, jadi kekuasaan harus diatur dibatasi dan harus diawasi. Bahkan, dia mengatakan kekuasaan itu cenderung koruptif,

Berita PKS Nasional

Gugatan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Ditolak, PKS: MK Sudah Benar

REPUBLIK MERDEKA – Keputusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pemohon Herifudin Daulay terkait perpanjangan masa jabatan presiden diapresiasi banyak kalangan. Salah satunya anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil. Menurutnya, keputusan majelis hakim sudah benar. Sebab, konstitusi sudah mengatur masa jabatan presiden. Meskipun selama ini terjadi perdebatan, majelis hakim dinilainya

Berita PKS Kota Malang

PKS Siap Menang Pemilu 2024 Bersama Rakyat

Acara Kick Off Pemenangan Pemilu 2024 dan Launching BCAD PKS Kota Malang yang diselenggarakan di Hotel Ascent Premiere Malang, 5 Maret 2023 berjalan dengan sukses. Dalam kesempatan ini, DPD PKS Kota Malang yakin bahwa PKS akan meraih lebih banyak suara pada pemilu mendatang. Salah satu hal yang menarik dari acara

Berita PKS Kota Malang

ansformasi Digital Pemilu 2024, PKS Optimalisasi Media Sosial

Ada yang berbeda dari gerak PKS Kota Malang di persiapan Pemilu 2024 mendatang. Tak hanya melakukan sosialisasi dan persiapan langsung di wilayah masing-masing kecamatan, DPD PKS juga gencar melakukan inovasi dan transformasi strategi secara digital. Hal ini disampaikan oleh Ernanto Djoko Purnomo, Ketua DPD Kota Malang pada acara Kick Off

Berita PKS Kota Malang

PKS Kota Malang Siap Sukseskan Anies Baswedan Jadi Presiden 2024

PKS Menang, Anies Presiden! Semangat ini digaungkan pada acara Kick Off Pemenangan Pemilu 2024 dan Launching BCAD PKS Kota Malang yang diselenggarakan di Hotel Ascent Premiere Malang, 5 Maret 2023. Pada acara ini, PKS Kota Malang menyampaikan target 11 kursi anggota DPRD pada Pemilu 2024 mendatang. Harapannya, para BCAD PKS

Berita PKS Kota Malang

Gaungkan Salam Asy11k, PKS Yakin Raih 11 Kursi Pemilu 2024

Siap sukses, PKS gaungkan salam Asy11k. Salam ini menunjukkan semangat PKS untuk meraih 11 kursi di DPRD pada Pemilu 2024. Hal ini disampaikan dalam acara Kick Off Pemenangan Pemilu 2024 dan Launching BCAD PKS Kota Malang yang diselenggarakan di Hotel Ascent Premiere Malang, 5 Maret 2023. Melalui acara ini pula,

Berita PKS Kota Malang

BCAD Perempuan PKS Siap Menang, Bukan Sekedar Pelengkap

PKS menyelenggarakan acara Kick Off Pemenangan Pemilu 2024 dan Launching BCAD PKS Kota Malang yang diselenggarakan di Hotel Ascent Premiere, 5 Maret 2023. Dalam acara ini, tampak cukup banyak BCAD perempuan yang terlihat antusias mengawal suara partai dalam Pemilu 2024 mendatang. Peraturan KPU menyebutkan bahwa setiap partai harus menyertakan perempuan

Berita PKS Kota Malang

Usung BCAD Usia Muda, PKS Gaet Suara Millenial di Pemilu 2024

Siapa bilang politik tak diminati kaum milenial? Faktanya, PKS berani mengusung kaum milenial sebagai bakal calon anggota dewan (BCAD) pada Pemilu 2024 mendatang. Hal ini diresmikan pada acara Kick Off Pemenangan Pemilu 2024 dan Launching BCAD PKS Kota Malang yang diselenggarakan di Hotel Ascent Premiere, 5 Maret 2023. Dalam acara

Berita PKS Kota Malang

PKS Launching BCAD Lebih Awal, Siap Menangkan Pemilu 2024

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (05/03/2023) pagi merilis nama-nama Bakal Calon Anggota Dewan (BCAD) untuk DPRD. Acara yang berlangsung di Hotel Ascent Premiere ini dihadiri sekitar 75 tamu undangan, termasuk diantaranya adalah para BCAD dari 5 kecamatan. Ketua DPD PKS Kota Malang,

Berita PKS Nasional

PKS Tegas Akan Tolak Kebijakan yang Menyusahkan Rakyat

KedaiPena.com – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Karyatin Subiyantoro mengungkapkan bahwa Fraksi PKS menolak kebijakan yang menyusahkan dan merugikan masyarakat. “Karena itu, untuk pengajuan ERP ini, kami sangat keras untuk menolak secara konstitusi. Alasannya, karena aturan ini akan semakin membuat rakyat susah,” kata Karyatin, Rabu (15/2/2023). Dan tak hanya PKS,