Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menyoroti kenaikan belanja pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sebesar Rp178 miliar. Lonjakan ini terjadi akibat pengangkatan sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menekankan bahwa meski gaji pokok PPPK tidak dapat dihindari, masih ada ruang untuk efisiensi melalui pengendalian tunjangan kinerja. Penyesuaian berbasis output kerja dianggap penting agar produktivitas aparatur meningkat tanpa membebani APBD secara berlebihan.

“Kita akan sisir ulang tanpa menafikan keberadaan PPPK. Harapannya ada rasionalisasi pada tunjangan kinerja agar rasio belanja pegawai bisa ditekan dan lebih proporsional,” ujar Trio Agus. Ia menekankan pentingnya pengawasan belanja pegawai agar setiap rupiah yang dikeluarkan mendukung kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pelayanan publik.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, menyampaikan bahwa pembahasan anggaran ini masih berlangsung dan belum final. Belanja pegawai tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan dan komponen lainnya. “Masih ada ruang untuk penyesuaian dan harmonisasi bersama DPRD,” jelas Ali.

Ali menambahkan, pengangkatan PPPK dilakukan sebelum kebijakan efisiensi pemerintah pusat, sehingga penyesuaian struktural masih memungkinkan. Harmonisasi anggaran di beberapa OPD akan dilakukan agar program prioritas tetap berjalan efektif meski belanja pegawai meningkat.

DPRD menegaskan bahwa efisiensi belanja pegawai bukan sekadar penghematan, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan publik. Penyesuaian tunjangan kinerja diharapkan mendorong OPD lebih fokus pada output kerja serta memperkuat akuntabilitas aparatur dalam melayani masyarakat.

Dengan harmonisasi antara DPRD dan Pemkot Malang, diharapkan belanja pegawai dapat dikelola lebih efisien tanpa mengurangi kualitas layanan. Langkah ini juga menjadi pijakan bagi perencanaan APBD berikutnya agar struktur belanja lebih sehat, produktif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat Kota Malang.