Kota Malang. 14/2, Kegiatan Bimtek Perkoperasian Bagi Masyarakat Milenial ini dilakukan di Hotel Montana Malang dengan dihadiri oleh kurang lebih sekitar 100 orang peserta. kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan kepada kaum milenial tentang perkoperasian. Sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian, bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sehingga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
Dalam sambutannya dalam acara ini Eko Sri Yuliadi selaku Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang menyampaikan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang memiliki visi “Terwujudnya Sektor Koperasi, Industri dan Perdagangan Yang Tangguh Dan Berdaya Saing Sebagai Sektor Penggerak Ekonomi Yang Berkeadilan” yang merupakan pengejawantahan dari kondisi perekonomian Kota Malang dimana selama beberapa tahun terakhir didominasi oleh sektor koperasi, perdagangan, industri dan jasa, sehingga penguatan pada sektor ini sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah baik pada tingkat regional, nasional maupun global
Cepi Sukur Laksana selaku Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, yang mewaliki Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dalam materinya menjelaskan tentang perkoperasian secara detail di hadapan para peserta. Cepi juga menjelaskan jenis-jenis Koperasi; Koperasi Konsumen. Sesuai namanya, koperasi ini diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Koperasi Produsen. Sesuai namanya, koperasi ini diperuntukkan bagi produsen barang dan jasa. Koperasi Jasa. Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Serba Usaha.
Dalam tanya jawab Cepi menjelakan tentang pentingnya legalitas koperasi, dimana di dalam koperasi tidak ada LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) sehingga dalam kasus koperasi yang sempat viral beberapa waktu lalu di Jakarta tidak ada yang menjamin simpanan anggota koperasi. Karena asasa koperasi adalah dari anggota oleh anggota dan untuk anggota. dimana hasil yang didapatkan di koperasi adalah SHU (Sisa Hasil Usaha). Dan Cepi berpesan untuk berhati-hati untuk menjadi anggota koperasi, harus cek dan ricek terutama tantang legalitas koperasi tersebut. Sehingga apabila ada masalah dalam koperasi ini lebih kepada oknum.
Berdasarkan pengertian koperasi secara umum dan para ahli, pembentukan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari para anggotanya. Tujuan lainnya, antara lain: Membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya serta masyarakat sekitar
Sedangkan materi ke-2 yang disampaikan oleh Trio Agus Purwono, selaku Ketua Komisi B DPRD Kota Malang lebih menekankan kepada peran dan fungsi DPRD. DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu : Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Trio menyampaikan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (Kota malang), koperasi bisa ikut terlibat dalam pengadaan. Sehingga Trio berharap masyarakat pelaku UKM bisa berpartisipasi seluas luasnya dalam ikut mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pengadaan barang dan jasa. Komisi B dalam hal ini sangat menjadi perhatian penuh, karena DISKOPINDAG adalah mitra kerja Komisi B.
