RDP dengan BUMN Ultra Mikro, Anggota FPKS Minta Rentenir Diberantas

Jakarta (03/02) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara komisi VI Dengan BUMN Ultra Mikro yang terdiri dari Dirut BRI, Dirut Pegadaian, Dirut PNM, menyampaikan agar Perusahaan pemerintah yang berfokus pada penguatan usaha mikro dapat mendorong binaannya meningkatkan skala

Aleg PKS: Kasus Anak Hamil di Luar Nikah Sudah Darurat, Perlu Penanganan Komprehensif

Jakarta (02/02) — Kasus maraknya dispensasi pernikahan karena kasus hamil di luar nikah yang sempat menghebohkan di beberapa kota/kabupaten merupakan fenomena gunung es. BKKBN Jawa Timur melansir data yang mencengangkan yakni ada 15.212 permohonan dispensasi pernikahan dengan 80 diantaranya karena pemohon telah hamil. Pengadilan Tinggi Agama Semarang Jawa Tengah juga

Berkaca pada Dua Putusan Terakhir, HNW Minta MK Konsisten Tolak Ubah Sistem Pemilu Jadi Tertutup

Jakarta (02/02) — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk kembali menunjukkan konsistensinya dalam memutus perkara, yakni terkait dengan permohonan judicial review sistem pemilu terbuka yang diminta untuk diubah menjadi tertutup oleh beberapa orang pemohon. “Dalam dua putusan terakhir,

PKS Konsisten Bersama Koalisi Perubahan, Deklarasi Eksplisit Anies Saat Rakernas

Jakarta– Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menggelar konferensi pers usai menemui Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Al Jufri dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Senin (30/1/2023). “Usai pertemuan tim kecil di kediaman Pak Anies Baswedan hari Jumat, di tim kecil dari PKS ada

MK Tolak Gugatan Nikah Beda Agama, Aleg PKS: Sejalan dengan Konstitusi dan Aspirasi Umat Islam

Jakarta (01/02) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan pernikahan beda agama. Bukhori mengatakan putusan MK sejalan dengan amanat konstitusi dan aspirasi umat Islam yang telah jauh-jauh hari pihaknya suarakan. “Kami mengapresiasi putusan MK tersebut mengingat sejak awal

PKS soal Dana Kemiskinan Rp 500 T Banyak Terserap ke Rapat: Ini Bencana!

Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan anggaran untuk pengentasan kemiskinan di kementerian dan lembaga hampir Rp 500 triliun tapi banyak diserap untuk studi banding dan rapat. Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali menilai hal itu sebagai sebuah bencana. “Ini bencana.

PKS: MK Perlu Kuatkan Putusan Pemilu Proporsional Terbuka

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi memenuhi undangan Mahkamah Konstitusi (MK) bersama dengan Tim Kuasa Hukum DPR untuk memberikan keterangan dalam perkara gugatan Judicial Review terhadap UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Kamis, (26/1/2023). Aboe menjelaskan beberapa catatan yang terjadi pada rapat penyusunan UU.

PKS Kutuk Pembakaran Al-Qur’an di Swedia

JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengecam tindakan seorang politisi sayap kanan di Swedia Rasmus Paludan yang membakar kitab suci Al-Qur’an. Rasmus Paludan melakukan pembakaran kitab suci Al-Qur’an saat aksi demonstrasi untuk memprotes Turkiye terkait keinginan Swedia yang ingin masuk NATO. “Kami mengutuk keras atas tindakan pembakaran Al-Qur’an oleh politisi

Rapat Paripurna DPR, Politisi PKS Tegas Tolak Impor Beras Pemerintah

Jakarta — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Slamet menyoroti kebijakan Pemerintah dalam pengadaan beras sebanyak 500 ribu ton untuk memenuhi stok cadangan beras. Hal tersebut disampaikan Slamet dalam Rapat Paripurna DPR ke-14 Masa Persidangan III tahun sidang 2022-2023, di Ruang Nusantara 2, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/01). Slamet