Komisi B DPRD Kota Malang menyoroti wacana revitalisasi dua pasar utama, yakni Pasar Besar dan Pasar Blimbing, yang hingga kini belum menunjukkan kepastian. DPRD mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang segera mengambil langkah tegas agar revitalisasi dapat terlaksana.
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menyatakan bahwa saat ini semua keputusan sepenuhnya berada di tangan Pemkot Malang. Untuk Pasar Besar, kendala utama masih terjadi dualisme di kalangan pedagang, terutama kelompok yang menolak revitalisasi.
“Pemkot Malang perlu pendekatan lebih intensif terhadap pedagang yang menolak revitalisasi. Langkah ini diharapkan dapat mendorong kepastian untuk pengajuan ke pusat,” ujar Bayu, Senin (18/9/2025). Ia menekankan bahwa revitalisasi tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Apalagi dengan kondisi transferan dari pusat menurun, pilihan paling realistis adalah melalui PAPBD atau APBN.
Bayu menambahkan, semua persyaratan administrasi seperti Amdal, Andalalin, dan dokumen lainnya sudah dipenuhi. DPRD menilai Pemkot harus menunjukkan kesiapan dengan menyelesaikan komunikasi langsung dengan pedagang.
Sementara itu, terkait Pasar Blimbing, DPRD Kota Malang telah merekomendasikan pemutusan perjanjian kerja sama dengan pihak investor. Bayu optimistis Pemkot Malang akan bertindak tegas, karena Wali Kota Malang dinilai siap membahas langkah ini dalam rapat paripurna.
Politisi PKS itu juga mengingatkan potensi risiko hukum apabila pemutusan perjanjian berlanjut ke pengadilan. DPRD siap menghadapi kemungkinan tersebut untuk memastikan proyek revitalisasi tetap berjalan.
Bayu menekankan pentingnya kepastian hukum dan komunikasi yang jelas agar investor tidak menunda pembangunan. Ia mencontohkan, kasus cucian mobil di Exit Tol sebelumnya membutuhkan keputusan hukum tegas dibanding sekadar negosiasi.
DPRD Kota Malang berharap Pemkot segera mengambil tindakan nyata, agar revitalisasi Pasar Besar dan Pasar Blimbing tidak mandek, sekaligus memastikan kepastian bagi pedagang, investor, dan masyarakat Kota Malang.
