
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Tri Agus Purwono, menyampaikan dalam LKPJ 2019 yang dibahas saat ini, Pemkot Malang disebutnya tidak melaksanakan perencanaan dengan baik. Bahkan sisa anggaran atau silpa APBD 2019 terhitung Rp 743 miliar.
“Ini buruk. Lebih buruk dari tahun sebelumnya,” sebut Trio.
Dia mengatakan, pihaknya sudah melakukan hearing dengan dinas-dinas terkait. Dimana Dinas PUPR Kota Malang paling rendah penyerapannya, hanya 51 persen, atau menyerap hanya Rp 118,08 miliar dari anggaran Rp 236,6 miliar.
“Penyebab terbesarnya ada anggaran belanja tidak tetap Rp 388 miliar yang hanya dipakai Rp 1,3 miliar saja. Banyak juga proyek yang gagal lelang,” kata politikus PKS ini.
Selain Dinas PUPR, ada Setwan DPRD Kota Malang juga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Malang yang masing-masing hanya menyerap anggaran 59 persen saja.

“Ini bukan karena dampak corona, karena ini anggaran tahun 2019. Artinya memang perencanaan oleh Pemkot Malang sangat buruk. Dan mekanisme silpa 2019 baru bisa dipakai lagi untuk tahun 2021,” pungkasnya. (sumber: kumparan.com)