guru laptopMALANG – Kasak-kusuk pembelian laptop yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan yang dibagikan ke sekolah-sekolah di Kota Malang membuat Ahmadi gerah.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Malang yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Malang ini menyatakan bahwa pengadaan Laptop yang mewajibkan Sekolah untuk membeli keluar dari tupoksi Dinas Pendidikan. “Saya mendukung dengan pengadaan Laptop ini banyak guru menjadi melek teknologi. Namun, tatacara dengan melalui pewajiban jelas memberatkan guru,” pungkas Ahmadi.

Ahmadi menjelaskan bahwa mendapat laporan dari sebagian guru akan beratnya biaya yang ditanggung mereka jika harus membeli laptop tersebut, “beberapa telepon ke saya, menanyakan bisa apa tidak beliau tidak beli laptop tersebut, soalnya beliau sudah punya laptop,” sesal Ahmadi. Selain itu, Ahmadi juga merisaukan soal teknis mengangsurnya yang masih dibingungkan oleh sebagian guru.

Senada dengan itu, Bambang Triyoso, anggota DPRD Kota Malang menyesalkan kebijakan Dinas Pendidikan yang terkesan memaksakan pada guru untuk membeli Laptop kepada rekanan Dinas Pendidikan Kota Malang. “Diknas kembali saja pada Tupoksinya, untuk Laptop biarkan guru-guru yang telah tersertifikasi itu membeli sendiri,” pungkas Bambang.

Untuk diketahui, program pengadaan laptop merupakan bagian dari program sertifikasi guru secara Nasional. Nama programnya Sagusala (Satu Guru Satu Laptop) diresmikan di Surabaya pada 29 Agustus 2009. Pada tingkat Nasional program ini merupakan kerjasama antara Ikatan Guru Indonesia (IGI) dengan AXIOO.