Home » Kolom » Kritik, asupan gizi demokrasi: Oleh Choirul Amri (Anggota DPRD Kota Malang 2014-2019)

Kritik, asupan gizi demokrasi: Oleh Choirul Amri (Anggota DPRD Kota Malang 2014-2019)

choirul amri pksSebuah pujian membuat kita lebih semangat. Sebuah kritik membuat kita memperbaiki diri. (kata hikmah)

Dalam acara hari press nasional di Lombok presiden Jokowi melontarkan kritik pedas terhadap press yang menurut beliau telah bertindak jauh. Memberikan pemberitaan yang tidak mendidik, memuat berita asal-asalan, miskin riset dan yang lebih menakutkan menebarkan pesimisme. Menurut Jokowi dengan pemberitaan yang seperti itu kepercayaan (trust) dunia terhadap Indonesia akan menurun.

Lebih jauh presiden Jokowi menjelaskan bahwa kalau dahulu pemerintah menekan press maka Jokowi merasa kondisi sekarang sebaliknya, press yang menekan pemerintah. Peran tersebut menurut jokowi tidak perlu dipraktekkan karena sejatinya pemerintah mendukung kebebasan press.

Pernyataan Jokowi diatas tentu menarik dan menjadikan dahi kita berkerut apakah benar yang beliau sampaikan? Tentu sebagiannya ada benarnya  namun banyak juga yang menghajatkan kita harus berfikir kritis misalnya benarkan pemerintah saat ini ditekan media berbalikkan dengan pemerintahan dahulu? Padahal kalau kita lihat media era pemerintahan SBY-Budiono justru sangat galak dan sangat kritis. Segala kebijakan SBY mendapat kritikan tajam bahkan para demontran tidak ragu-ragu bertindak jauh dengan demo membawa kerbau. Sungguh berbeda jauh dengan “santun” nya para pengkritik Jokowi saat ini.

Lalu mengapa Jokowi sekarang gundah? Apakah kritikan itu karena sikap media akhir-akhir ini yang nampak sudah tidak “seperti dulu” lagi terhadap pemerintahan Jokowi – JK?

Kalau kita lihat sikap media saat ini lalu kita bandingkan dengan sikap media diwaktu lampau nampak terlihat ada perbedaan.  Dimasa lalu ketika Jokowi memulai debut awal dengan  memuji-muji mobil esemka media segera merapat kepadanya. Ketika dia selaku walikota Solo berkonflik dengan Bibit waluyo selaku gubernur Jateng media segera memback-up Jokowi habis-habisan. Kemudian tidak lalu kemudian Jokowi telah menjadi media darling yang segala tindak-tanduknya menjadi berita.

Keberpihakkan media terhadap Jokowi terus berlanjut ketika ia merebut kursi gubernur DKI dan kemudian kursi Presiden RI. Eforia terhadap jokowi melanda semuanya apalagi kemudian dalam masa kampanye Jokowi menebar janji-janji yang menyihir semua orang. Namun berlalunya waktu, sekarang media nampaknya mulai berfikir jernih ketika melihat kinerja Jokowi-JK yang tidak kunjung melahirkan optimisme.

Orang mencatat dengan rapi janji-janji itu sebanyak 60 janji atau ada yang mengatakan 75 janji manis Jokowi. Misalnya saja – untuk menyebut beberapa contoh- berjanji tidak ada bagi-bagi kabinet, berjanji membuat tol laut dari papua sampai aceh, berjanji tidak akan memperpanjang Freeport, berjanji penguatan KPK, berjanji akan menurunkan harga sembako, berjanji pertumbuhan 8 persen pertahun dan lain sebagainya.

Lalu ketika Jokowi – JK menang masyarakat kemudian dengan tekun menunggu janji-janji itu terlaksana. Lalu berlalulah hari-hari itu, berjalanlah minggu demi minggu, bulan demi bulan dan masyarakat masih menunggu. Namun kini mereka sudah mulai gelisah mengapa janji-janji itu tidak segera tertunaikan. Tentu masyarakat memahami bahwa janji-janji itu tidak mungkin akan tertunaikan dengan cepat namun tanda-tanda kearah  penunaian janjipun tidak terlihat. Bahkan yang terjadi bertolak belakang dengan janji-janji manis kampanye.

Misalnya saja janji untuk tidak akan bagi-bagi kursi segera menguap seketika paling cepat. Tidak lama publik segera mengetahui bahwa kabinet jokowi sarat dengan bagi-bagi kursi bagi partai pendukungnya dan itu berlanjut bagi-bagi kue ke para relawan. Janji membuat tol laut ternyata tidak kunjung terlaksana bahkan dengan gegabahnya hanya sebuah kapal tua yang diberi tulisan tol laut. Janji menolak perpanjangan kontrak karya Freeport ternyata juga pepesan kosong. Meski terlihat “gagah” dalam kasus papa minta saham tapi ternyata memperpanjang juga kontrak Freeport dengan diam-diam.

Janji untuk menurunkan harga sembako juga  sudah lupa. Terbukti harga sembako semakin naik dari beras, ayam dan juga daging. Bahkan daging sempat menyentuh harga fantastis yaitu sekitar 130ribu. Janji untuk membuat pertumbuhan 8 persen pertahun juga menguap terbukti pertumbuhan Indonesia ternyata dibawah 5 persen. Dan sekarang yang sedang dalam sorotan publik yaitu janji untuk menguatkan KPK bahkan berjanji akan memberi anggaran 10 kali lipat naga-naganya juga akan tercederai. Revisi UU KPK terus berjalan dan pemerintah terkesan membiarkan.

Selain terkait janji-janji kampanye publik juga gelisah – dalam kasus kereta cepat misalnya, publik  melihat pemerintah terlihat berjalan semaunya sendiri dan abai terhadap aturan-aturan yang ada.. Banyak kritikan yang dilontarkan misalnya terkait kualitas barang china, terkait jaminan 4 BUMN, terkait amdal dan lain sebagainya. Namun pemerintah terkesan tutup telinga dan seakan “kejar tayang’ hingga abai dengan semua kritik.

Dalam ranah ekonomi publik juga terus mengamati perkembangan yang semakin mengkhawatirkan. PHK terjadi dimana-mana yang itu berdampak kepada pengangguran yang meningkat namun ironisnya disisi lain tenaga kerja dari china terus berdatangan dalam jumlah yang fantastis. Yang mengherankan tidak hanya tenaga terdidiknya bahwakan juga tenaga kasar mereka . Memang china mempunyai banyak proyek dinegeri ini tapi apakah harus sejauh itu? Ini tentu mengelisahkan bagi semuanya, mau dibawa kemana (harga diri) bangsa Indonesia ini?

Kritik

Menurut hemat penulis, tulisan-tulisan “menyengat” dibeberapa media akhir-akhir ini tak lebih dari sebuah kritikan yang tulus tentang kegundahan anak bangsa melihat negara akhir-akhir ini. Karena bangsa dan negara ini milik semuanya dan bukan hanya milik pemenang pemilu maka hadirlah kritikan itu.

Sejatinya Kritik bagi sebuah sistem demokrasi adalah nyawa dan hal yang subtansial oleh karenanya ia harus senantiasa hadir. Kritik bagi sebuah demokrasi adalah legal, halal dan baik bahkan lebih jauh kritik adalah asupan bergizi bagi demokrasi. Sebaliknya bagi negara tirani kritik adalah ilegal, haram dan berkonotasi pembangkangan atau subversif.

Tanpa kritik demokrasi akan layu, lemah dan kemudian pelan-pelan mati. Maka dengan alasan apapun tidak boleh kemudian negara mengabaikan kritik. Sebaiknya pemerintah segera mengevaluasi diri dan kemudian membuat langkah-langkah substasial dan bukan artifisial untuk memperbaiki kinerja menuaikan janji-janji kampanye.

Maka tidak ada salahnya  kalau kita merenungi kalimat bijak ini,” Sebuah pujian membuat kita lebih semangat. Sebuah kritik membuat kita memperbaiki diri.

Maka kita berdoa semoga pak Jokowi dan pak JK dengan hati jernih sudi menyimak kritik-kritik itu untuk kebaikkan dan kejayaan bangsa yang sama-sama kita cintai. (*)

 

Ditulis oleh: Choirul Amri, Anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019

Print Friendly, PDF & Email

Check Also

Tata Cara Berkurban Ala Rasulullah

Sebentar lagi Idul Qurban akan menghampiri kita. Hampir semua muslim bersukacita menyambut datangnya Hari Raya ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.